Jakarta (17/2) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto minta realokasi
anggaran pupuk organik sebesar Rp.1,1 Triliun dibatalkan. Apalagi di lapangan,
pupuk organik sangat berperan dan berhasil di dalam meningkatkan produktifitas
pertanian. Hal ini tentu akan berpengaruh besar pada pertanian di tanah air.
Demikian disampaikan Hermanto di Gedung DPR, Jakarta (17/2).
“Oleh karena itu, anggaran pupuk organik seharusnya ditingkatkan bukan
sebaliknya, malah dihilangkan,” tegas Hermanto.
Lebih lanjut legislator dari Fraksi PKS ini memaparkankan bahwa
seharusnya kekurangan anggaran subsidi untuk pupuk non organik diambil dari
anggaran yang lain, bukan dari anggaran pupuk organik. “Hal ini menggambarkan
kita belum berpihak pada pro-environment,” papar Hermanto.
Sebagai gambaran, BPS (2009) mencatat bahwa luas panen padi sawah saat
ini berkisar 12,8 juta Ha dan kondisi lahan sawah produktif pada saat ini
sebagian besar telah menunjukkan kerusakan/degradasi penurunan kesuburannya.
Hal ini ditunjukkan oleh semakin rendahnya kandungan bahan
organik pada lahan sawah. Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar
Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Departemen Pertanian bahwa
sebagian besar kandungan bahan organik lahan sawah kurang dari 2 persen.
“Jadi, program optimalisasi pupuk organik ini merupakan sebuah upaya
terobosan untuk meningkatkan produktifitas hasil produksi pertanian sekaligus
melestarikan lingkungan. Sehingga perlu didukung secara berkelanjutan”, pungkas
Hermanto.
0 komentar :
Posting Komentar